MALANG | SUMEKAR.ID — Penanganan kasus dugaan poligami yang melibatkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang menuai kritik tajam. Pasalnya, hingga kini belum ada kejelasan dari Wali Kota Malang maupun Dewan Etik dan Perilaku ASN yang dibentuk.
Keduanya dinilai pasif dan tidak menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan yang telah mengguncang publik tersebut.
Muhammad Husni, Ketua Tim Hukum AMMPERA, menegaskan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Kepala DLH termasuk kategori pelanggaran berat dan berdampak langsung terhadap citra serta nama baik Pemerintah Kota Malang.
“Kasus ini menyangkut integritas pejabat publik. Jika tidak ditangani secara serius, maka akan merusak kepercayaan masyarakat. Sayangnya, hingga saat ini, belum ada keputusan tegas dari Wali Kota maupun Dewan Etik ASN,” ungkap Husni kepada media ini, Kamis 19 Juni 2025.
Ia juga menyoroti ketidakseriusan Wali Kota Malang dalam menangani kasus ini, yang dinilai memperlihatkan adanya perbedaan perlakuan hukum antara pejabat publik dan masyarakat biasa.
“Kalau masyarakat kecil yang melakukan pelanggaran, penindakan bisa cepat. Tapi kalau pejabat, justru seperti dibiarkan. Ini sangat kami sesalkan,” tambahnya.
Husni pun menegaskan, jika dalam waktu dekat tidak ada langkah tegas dari Pemkot Malang, pihaknya akan menggalang aksi massa dan membawa persoalan ini ke ‘parlemen jalanan’ sebagai bentuk tekanan moral kepada pemerintah.
