Silaturahmi dengan Bupati, PC PMII Bangkalan Sampaikan 6 Rekomendasi Prioritas

BANGKALAN | SUMEKAR.ID — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bangkalan menggelar pertemuan dengan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan dalam rangka silaturahmi dan diskusi mengenai berbagai persoalan mendasar di wilayah tersebut.

Dalam diskusi ini, PC PMII Bangkalan menyoroti beberapa isu krusial yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Beberapa permasalahan utama yang dibahas meliputi percepatan pembangunan, penanggulangan banjir, pengelolaan sampah, infrastruktur, serta pengelolaan parkir dan pemberdayaan UMKM.

Ketua PC PMII Bangkalan menyampaikan bahwa peraturan presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 66 Tahun 2022 seharusnya dapat mempercepat pembangunan dan investasi di Kabupaten Bangkalan, khususnya di kawasan Gerbang Kertosusila.

Baca Juga:  Janji Perbaikan Jalan Tinggal Wacana, Oknum Pemerintah Kecamatan Wampu Dituding Gelapkan Dana

Selain itu, masalah banjir yang sering melanda kecamatan seperti Blega, Arosbaya, dan Sepulu turut menjadi perhatian utama karena berdampak besar terhadap mobilitas, lingkungan, dan perekonomian masyarakat.

PC PMII Bangkalan juga menyoroti belum optimalnya pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagai solusi atas permasalahan sampah di Bangkalan.

Di sektor infrastruktur, stagnasi pembangunan menjadi hambatan utama yang mengganggu aksesibilitas masyarakat. Oleh karena itu, PC PMII Bangkalan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan yang lebih merata dan masif.

Baca Juga:  PC KOPRI Jember Tolak Penggabungan DP3AKB: Ancaman bagi Perlindungan Perempuan dan Anak

Tak hanya itu, PC PMII juga menyoroti pengelolaan parkir yang dinilai belum maksimal dan berpotensi menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka menekankan pentingnya sistem pengelolaan parkir yang lebih transparan dan efisien.

Terakhir, dalam upaya mendukung perekonomian daerah, PC PMII Bangkalan mendorong pemberdayaan UMKM dengan program yang efektif dan terfokus, sehingga mampu mengatasi permasalahan premainisme, pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Diskusi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi pemerintah Bangkalan untuk mengambil kebijakan yang lebih proaktif dalam mengatasi berbagai persoalan krusial di daerah tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *