SUMENEP – Program mudik gratis yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur menuai kontroversi di Kabupaten Sumenep. Sejumlah pihak menilai program yang seharusnya membantu masyarakat justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu demi kepentingan pribadi.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep menyuarakan kekecewaannya terhadap Pemkab Sumenep, yang dinilai kurang tegas dalam mengawasi pelaksanaan program ini.
Koordinator BEM Sumenep, Moh. Syauqi, menyoroti lemahnya pengawasan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Sumenep. Menurutnya, hal ini membuka celah bagi praktik kolusi dan nepotisme dalam distribusi kuota mudik gratis.
“Kami sangat kecewa. Seharusnya Pemkab Sumenep bisa lebih sigap memastikan program ini berjalan transparan dan benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” tegas Syauqi, Rabu (26/3/2025).
Ia juga menyinggung slogan “Bismillah Melayani” yang digaungkan Pemkab Sumenep. Menurutnya, slogan tersebut seharusnya tidak sekadar menjadi kata-kata, melainkan benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Pelaksanaan mudik gratis ini melibatkan pelabuhan di Sumenep, sehingga pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengawasannya,” tambahnya.
Sejumlah warga mengaku kesulitan mendapatkan akses ke program mudik gratis ini. Sementara itu, ada indikasi bahwa pihak tertentu mendapatkan prioritas melalui jalur tidak resmi.
“Dugaan praktik ini semakin memperkuat anggapan bahwa program mudik gratis masih jauh dari asas keadilan dan transparansi,” ujar Syauqi.
Masyarakat pun mendesak agar pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, segera melakukan evaluasi menyeluruh dan menindak tegas oknum-oknum yang terlibat. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah bisa semakin menurun.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan ini.
