SUMEKAR.ID.SURABAYA – Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur, Hj. Lita Machfud Arifin, menghormati keputusan Gibran Rakabuming Raka yang menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada pimpinan MPR RI.
Menurut Lita, perkembangan politik tersebut harus disikapi secara bijak dengan tetap mengedepankan konstitusi. Seluruh proses kenegaraan wajib berjalan sesuai ketentuan hukum.
Ia menilai, penghormatan terhadap konstitusi merupakan prinsip utama dalam menjaga demokrasi. Setiap pejabat negara harus bertanggung jawab atas amanah yang diembannya.
“Kami menghormati keputusan Saudara Gibran Rakabuming Raka. Setiap pejabat publik wajib menghormati konstitusi dan mekanisme ketatanegaraan,” ucap Lita, Kamis (12/11/2026).
Sebagai Ketua NasDem Jawa Timur sekaligus anggota DPR RI, Lita menegaskan bahwa sikap partainya dalam mendorong Hak Menyatakan Pendapat (HMP) merupakan langkah konstitusional.
Menurutnya, penggunaan hak tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI. Karena itu, penyelesaian persoalan negara harus mengacu pada aturan hukum.
“Sejak awal, NasDem memilih jalur konstitusional. Persoalan kenegaraan harus diselesaikan melalui aturan hukum, bukan polemik berkepanjangan,” tegasnya.
Lita menyebut pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan penting dalam dinamika ketatanegaraan nasional. Namun, proses selanjutnya tetap harus dijalankan.
Ia menekankan, lembaga negara yang berwenang perlu menindaklanjuti administrasi serta konsekuensi hukum pengunduran diri tersebut sesuai konstitusi.
Di sisi lain, Lita mengingatkan agar dinamika politik nasional tidak mengganggu stabilitas pemerintahan. Kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.
“Jangan sampai dinamika politik menghambat pembangunan, pendidikan, kesejahteraan, dan pelayanan publik. Kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas,” jelas Lita.
Ia juga mengingatkan seluruh pemegang jabatan publik bahwa kekuasaan merupakan amanah. Tanggung jawab, transparansi, dan kepatuhan hukum harus menjadi landasan.
Bagi NasDem, kata Lita, persoalan utama bukan siapa yang menduduki jabatan. Hal terpenting ialah menjaga konstitusi dan memastikan demokrasi berjalan baik.
“Yang utama bukan siapa yang menduduki jabatan, melainkan bagaimana konstitusi dihormati, demokrasi berjalan baik, dan kepentingan bangsa diutamakan,” tambahnya.
Lita berharap seluruh tahapan terkait perkembangan tersebut berlangsung tertib, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan serta stabilitas nasional. Kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi juga harus terus diperkuat.
“Indonesia adalah negara hukum. Setiap persoalan kenegaraan harus diselesaikan melalui konstitusi demi menjaga persatuan dan kepercayaan masyarakat,” tandasnya.
Tidak ada Respon