SUMEKAR.ID.SUMENEP – Penanganan dugaan korupsi rumah produksi dan pengadaan logistik KPU Sumenep kembali menjadi sorotan publik.
Jaringan Strategi Pemuda (JASTRA) menggelar demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Jumat (13/11/2026).
Dalam aksinya, massa mendesak kejaksaan memberikan kepastian hukum atas dua perkara tersebut yang dinilai belum menunjukkan perkembangan terbuka.
Direktur JASTRA, Hasyim, menegaskan bahwa penanganan dugaan korupsi rumah produksi harus segera dituntaskan secara profesional dan menyeluruh.
Dia juga menyoroti perkara pengadaan logistik KPU Sumenep. JASTRA meminta kejaksaan menelusuri dugaan keterlibatan seseorang berinisial R.
“Kami mendesak perkara rumah produksi segera dituntaskan. Pengadaan logistik KPU juga harus mendapat kepastian hukum.” ujarnya dalam orasinya.
Hasyim mengklaim, pihaknya memperoleh informasi mengenai adanya pengakuan salah satu komisioner KPU Sumenep terkait inisial R.
Menurutnya, informasi tersebut perlu ditelusuri secara serius oleh aparat penegak hukum melalui pemeriksaan dan pengumpulan bukti.
JASTRA menilai transparansi menjadi hal penting dalam penanganan perkara yang menyangkut penggunaan anggaran dan kepentingan publik tersebut.
Massa meminta kejaksaan bekerja secara objektif, profesional, serta tidak memberikan perlakuan berbeda terhadap pihak yang diperiksa.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kejari Sumenep melalui Kepala Seksi Intelijen dan Kepala Seksi Pidana Khusus menyampaikan perkembangan penanganan perkara.
Untuk kasus rumah produksi, kejaksaan mengaku telah mengirimkan surat pemanggilan kepada pihak pengadu atau pelapor guna dimintai keterangan.
Namun, hingga saat ini, pihak yang dipanggil belum memberikan tanggapan atas surat pemanggilan yang telah dilayangkan kejaksaan.
Sementara itu, perkara dugaan korupsi pengadaan logistik KPU Sumenep telah melalui ekspose internal di lingkungan Kejari Sumenep.
Tahapan berikutnya, perkara tersebut akan dibawa ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur untuk dilakukan ekspose lanjutan.
“Kami sudah memanggil pengadu rumah produksi, tetapi belum ada tanggapan. Perkara logistik KPU juga telah diekspose internal.” katanya.
Dia menambahkan, kejaksaan masih melakukan pengumpulan alat bukti terkait perkara pengadaan logistik KPU Sumenep.
Dengan demikian, penetapan tersangka masih menunggu hasil pendalaman serta terpenuhinya kecukupan alat bukti sesuai ketentuan hukum.
Meski telah menerima penjelasan kejaksaan, JASTRA menilai publik masih membutuhkan kepastian mengenai perkembangan konkret kedua perkara tersebut.
Dalam demonstrasi itu, JASTRA menyampaikan enam tuntutan kepada Kejari Sumenep sebagai bentuk dorongan terhadap penegakan hukum.
Pertama, mendesak penyelesaian dugaan korupsi rumah produksi secara menyeluruh, profesional, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Kedua, meminta kepastian hukum perkara pengadaan logistik KPU serta mendesak pemeriksaan terhadap pihak berinisial R.
JASTRA menegaskan, penetapan tersangka harus dilakukan apabila penyidik telah menemukan bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum.
Ketiga, meminta kejaksaan mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat tanpa membatasi pemeriksaan pada pihak tertentu.
Keempat, mendesak keterbukaan informasi perkembangan penanganan perkara dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Kelima, meminta proses penegakan hukum terbebas dari intervensi maupun dugaan perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu.
Keenam, mendesak Kejati Jawa Timur melakukan pengawasan dan evaluasi apabila ditemukan hambatan dalam penanganan perkara.
Bagi JASTRA, penyelesaian kedua perkara tersebut berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Mereka menegaskan, setiap dugaan tindak pidana korupsi harus diproses tanpa pandang bulu dan tidak boleh ada pihak kebal hukum.
Namun, penetapan tersangka tetap harus berlandaskan kecukupan alat bukti serta mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.
Aksi demonstrasi tersebut ditutup dengan seruan lantang massa JASTRA sebagai bentuk desakan terhadap penegakan supremasi hukum.
“Tolak impunitas, tegakkan supremasi hukum!”
Tidak ada Respon