SUMEKAR.ID.SUMENEP – Optimalisasi pendapatan daerah melalui sektor perpajakan terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Sumenep. Kali ini, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Sumenep menyasar masyarakat Kecamatan Talango melalui sosialisasi pembebasan pajak daerah dan peningkatan kepatuhan pembayaran PKB serta BBNKB.
Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Pendopo Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Kamis (19/11/2026). Sosialisasi ini menjadi langkah strategis untuk memperluas akses informasi perpajakan sekaligus mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraan bermotor.
Upaya tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga menyangkut pemerataan informasi pelayanan publik. Masyarakat kepulauan diharapkan memperoleh pemahaman yang sama mengenai kebijakan perpajakan dan kesempatan memanfaatkan fasilitas pembebasan pajak.
Kegiatan ini dihadiri Kepala UPT PPD Sumenep Samtiono, S.H., M.H., Kepala Bidang P3EPD Bapenda Sumenep Suhermanto, S.E., M.E., perwakilan Jasa Raharja, serta Camat Talango Nur Habibi, S.STP., M.H., bersama unsur TNI-Polri dan perwakilan pemerintah desa.
Dalam pemaparannya, para narasumber menjelaskan ketentuan pembebasan pajak daerah, manfaat kebijakan bagi masyarakat, serta pentingnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk mendukung pendapatan daerah.
Camat Talango Nur Habibi, S.STP.,M.H., mengapresiasi langkah UPT PPD Sumenep yang turun langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat. Menurutnya, sosialisasi tersebut penting agar informasi kebijakan perpajakan dapat diterima secara merata hingga ke tingkat desa.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada UPT PPD Sumenep beserta seluruh tim yang telah hadir di Kecamatan Talango. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat mengenai kebijakan pembebasan pajak daerah,” kata Nur Habibi dalam sambutannya.
Ia berharap perangkat desa dapat ikut mengambil peran dalam menyebarluaskan informasi tersebut. Dengan komunikasi yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan tidak mengalami kesulitan memperoleh penjelasan mengenai kebijakan dan kewajiban administrasi kendaraan bermotor.
“Kami berharap sosialisasi ini diteruskan kepada masyarakat melalui pemerintah desa. Dengan begitu, warga Talango bisa memahami kebijakan yang berlaku, memanfaatkan fasilitas yang tersedia, serta semakin disiplin dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala UPT PPD Sumenep Samtiono, S.H., M.H., menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak membutuhkan pendekatan langsung kepada masyarakat. Sosialisasi menjadi salah satu instrumen penting untuk membangun kesadaran sekaligus memperluas pemahaman mengenai pelayanan perpajakan.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Kecamatan Talango agar memanfaatkan kebijakan pembebasan pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Kesempatan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat menyelesaikan kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor,” ujar Samtiono, S.H.,M.H.,
Menurutnya, kepatuhan pembayaran PKB harus berjalan seiring dengan ketertiban administrasi kendaraan. Kedua aspek tersebut penting untuk memberikan kepastian administrasi kepemilikan kendaraan sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumenep.
“Kami berharap masyarakat di wilayah kepulauan Talango semakin tertib dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan melengkapi administrasinya. Kesadaran masyarakat menjadi faktor penting untuk menciptakan pelayanan perpajakan yang lebih baik dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” harapnya.
Lebih lanjut, Samtiono menambahkan, optimalisasi penerimaan PKB dan BBNKB tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Dukungan masyarakat, pemerintah kecamatan, serta perangkat desa diperlukan agar informasi perpajakan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Optimalisasi penerimaan PKB dan BBNKB membutuhkan sinergi semua pihak. Karena itu, kami terus mendorong penyebarluasan informasi dan peningkatan kualitas pelayanan agar masyarakat semakin mudah memahami kewajibannya serta memiliki kesadaran untuk membayar pajak secara tertib,” tutup Samtiono, S.H.,M.H.
Melalui sosialisasi ini, UPT PPD Sumenep berharap tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan semakin meningkat. Pemerintah juga mendorong keterlibatan pemerintah desa agar informasi pembebasan pajak daerah dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Penerimaan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang berperan dalam mendukung pembiayaan pembangunan. Karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Sinergi antara UPT PPD Sumenep, Bapenda, Jasa Raharja, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat diharapkan mampu memperkuat optimalisasi penerimaan PKB dan BBNKB, termasuk di kawasan kepulauan Kabupaten Sumenep.
Dengan semakin terbukanya akses informasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat, kebijakan pembebasan pajak daerah diharapkan memberikan manfaat nyata. Bukan sekadar meningkatkan kepatuhan, tetapi juga membangun budaya tertib administrasi dan tanggung jawab bersama terhadap pembangunan daerah.
















Tidak ada Respon