SUMEKAR.ID.SUMENEP – Camat Kalianget, Erfan Evendi,SIP, M.Si meminta seluruh kepala desa aktif menyosialisasikan kebijakan pembebasan pajak daerah. Langkah ini diharapkan meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor.
Permintaan tersebut disampaikan saat sosialisasi PKB BBN-KB oleh UPT PPD Sumenep di Pendopo Kecamatan Kalianget, Selasa (10/11/2026).
Camat Erfan mengapresiasi langkah UPT PPD Sumenep yang memberikan edukasi langsung kepada jajaran pemerintah kecamatan dan desa.
Menurutnya, sosialisasi ini sangat penting. Ia menilai pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam menyampaikan informasi kebijakan perpajakan. Sebab, aparatur desa berhubungan langsung dengan masyarakat.
“Kami mengapresiasi UPT PPD Sumenep. Sosialisasi ini penting agar pemerintah desa memahami kebijakan pembebasan pajak daerah.” kata Camat Erfan, SIP, MSi.
Dirinya meminta seluruh kepala desa segera meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat. Dengan begitu, kebijakan pemerintah bisa diketahui dan dimanfaatkan secara luas.
“Jangan sampai informasi ini berhenti di forum pertemuan. Saya berharap seluruh kepala desa segera menyampaikannya kepada masyarakat.” tambahnya.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah kecamatan, desa, dan instansi terkait menjadi kunci keberhasilan edukasi perpajakan. Kesadaran masyarakat perlu terus diperkuat.
Sementara itu, Kepala UPT PPD Sumenep, Samtiono, SH, MH, mengatakan sosialisasi tersebut merupakan upaya meningkatkan pelayanan informasi dan kepatuhan wajib pajak.
Program ini menyasar optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
“Kami ingin informasi pembebasan pajak daerah benar-benar sampai kepada masyarakat. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menyampaikannya.” ujar Samtiono SH MH.
Ia menjelaskan, edukasi perpajakan harus dilakukan secara berkelanjutan. Masyarakat perlu memahami kewajiban pajak sekaligus mengetahui kebijakan pembebasan yang berlaku.
“Kepatuhan pajak harus dibangun melalui edukasi. Kami berharap masyarakat memanfaatkan kebijakan yang tersedia sesuai ketentuan.” tegasnya.
Samtiono mengungkapkan, peningkatan penerimaan PKB dan BBNKB membutuhkan dukungan berbagai pihak. Sinergi lintas instansi dinilai penting untuk memperluas jangkauan sosialisasi.
“Optimalisasi penerimaan pajak bukan hanya tanggung jawab satu instansi. Kami membutuhkan dukungan kecamatan, desa, Bapenda, dan Jasa Raharja.” ungkap Samtiono, SH, MH.
Pihaknya berharap sosialisasi tersebut menghasilkan tindak lanjut nyata. Pemerintah desa diharapkan menjadi penggerak penyebaran informasi hingga tingkat masyarakat.
“Semakin luas informasi diterima masyarakat, semakin besar peluang meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan penerimaan daerah.” tandasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala UPT PPD Sumenep Samtiono, Camat Kalianget Erfan Evendi, Kabid P3EPD Bapenda Sumenep Suhermanto, serta perwakilan Jasa Raharja.
Hadir pula seluruh kepala desa se-Kecamatan Kalianget. Melalui kegiatan ini, sinergi antarlembaga diharapkan semakin kuat dalam meningkatkan kesadaran pajak.
Tidak ada Respon